Institut Teknologi Bandung

ITB mulai membina dan melengkapi dirinya dengan kepranataan yang harus diadakan. Dalam periode ini dilakukan persiapan pengisian organisasi bidang pendidikan dan pengajaran, serta melengkapi jumlah dan kemampuan tenaga pengajar melalui  penugasan  belajar ke luar negeri.

ITB diwarnai  masa sulit yang timbul menjelang  periode pertama. Satuan akademis yang telah dibentuk berubah menjadi satuan kerja yang juga berfungsi sebagai satuan sosial-ekonomi yang secara terbatas menjadi  institusi semi-otonomi. Tingkat keakademian makin meningkat, tetapi penugasan belajar ke luar negeri makin berkurang. Sarana internal dan kepranataan semakin dimanfaatkan.

Ditandai dengan kepranataan dan proses belajar mengajar yang mulai memasuki era modern dengan sarana fisik kampus yang makin lengkap. Jumlah lulusan sarjana makin meningkat dan program pasca sarjana mulai dibuka. Keadaan ini didukung oleh makin membaiknya kondisi sosio-politik dan ekonomi negara.

Dasawarsa ini akan mengantarkan ITB menuju fajar abad baru yang ditandai dengan munculnya berbagai gagasan serta pemikiran terbaik untuk pengembangannya. Beberapa diantaranya :

1. Bahwa cepatnya pelipatgandaan informasi di abad baru akan menuntut pelaksanaan pendidikan  berkecepatan tinggi, tepat waktu, terpadu, berkelanjutan yang merupakan upaya investasi terbaik. ITB menjawabnya dengan menegakkan Program Sarjana di atas pondasi penguasaan ilmu-ilmu dasar yang kokoh,  sehingga lulusannya  mampu menyesuaikan diri terhadap  cepatnya perubahan. Program Pasca Sarjana menjadi ujung tombak peningkatan kualitas dan kuantitas, efisiensi, efektivitas, serta relevansinya terhadap kebutuhan, sehingga kontribusi ITB bagi pembangunan nasional  menjadi lebih besar dan tinggi nilainya.
2. Bahwa penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu dilakukan secara utuh dan terpadu, dalam suatu kiprah sebagai Research and Development University. Pengembangan keilmuan dan teknologi di ITB didasarkan pada kebutuhan  untuk menunjang pelaksanaan pembangunan bangsa.  Dengan demikian ITB akan mengembangkan dirinya dalam riset dan manufaktur, teknologi komunikasi dan informasi, transportasi darat-laut dan dirgantara, lingkungan, serta bio-teknologi dan biosains.
3. Bahwa misi pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat membangun wawasan bisnis untuk kemandirian yang merupakan modal awal untuk menegakkan otonomi perguruan tinggi. Wawasan bisnis untuk kemandirian tersebut diarahkan guna meraih prestasi pelaksanaan kewajiban dan tugas pendidikan dan penelitian setinggi-tingginya.
4. Bahwa pengembangan ITB diharapkan berpijak pada kekuatan institusi berupa penggunaan informasi sebaik-baiknya, terpeliharanya Staf Pengajar kompeten, tinggi mutu, kemampuan dan pengabdiannya, sistem pendidikan yang terintegrasi serta terjalin eratnya kerjasama dengan pemerintah, industri serta lembaga penelitian dan pendidikan baik di dalam maupun luar negeri. Dengan demikian pengembangan yang direncanakan dapat dipantau secara berkelanjutan dan terukur menurut pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, pengembangan sumber daya manusia, sarana fisik, kepranataan norma dan tata kerja, serta ekonomi, sosial budaya dan keamanan.
5. Bahwa keinginan untuk mengembangkan ITB terungkap dengan semangat dan sikap ITB yang mengakui adanya kebenaran keilmuan, kebenaran keilmuan yang dapat didekati melalui observasi disertai analisis yang rasional. Bahwasanya mengejar dan mencari kebenaran ilmiah tersebut adalah hak setiap insan di bumi, dan ilmu pengetahuan serta teknologi agar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mensejahterakan umat manusia, dan masyarakat bangsa Indonesia pada khususnya

Institut Teknologi Bandung yang status hukumnya adalah instansi pemerintah dalam bentuk jawatan negeri, pada tanggal 26 Desember 2000 melalui Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 dirubah statusnya menjadi Badan Hukum Milik Negara. Perguruan Tinggi Negeri dengan status Badan Hukum adalah sesuatu tanpa preseden dalam sejarah Pendidikan Tinggi di Indonesia.

Hal ini diawali dengan terbitnya PP No. 61 tahun 1999 tentang Penetapan  Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum yang disusul terbitnya PP No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung menjadi Bahan Hukum Milik Negara.

Melalui PP No. 155 tersebut, maka sejak 26 Desember tahun 2000, ITB resmi menjadi Badan Hukum sebagaimana layaknya badan hukum lainnya yang dibenarkan melaksanakan segala perbuatan hukum yang tidak melanggar hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertimbangan pertama yang melandasi PP No. 61 secara singkat adalah adanya globalisasi yang menimbulkan persaingan yang tajam. Untuk memenangkan persaingan tersebut maka daya saing Perguruan tinggi (PT) harus ditingkatkan sehingga perannya dalam membangun masyarakat  madani yang demokratis terus dapat ditingkatkan. PT termasuk ITB didalamnya harus memperoleh kemandirian, otonomi dan tanggung jawab  yang lebih besar, sehingga siap bersaing dikancah kompetisi global.